Text

Tindak Pidana Korupsi BUMN Gagasan Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN

---

Buku Hukum berjudul Buku Tindak Pidana Korupsi BUMN Gagasan Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN merupakan karya Anis Rifai.\\r\\nPerkembangan hukum di Indonesia telah menjadikan perusahaan sebagai salah satu subjek tindak pidana. Hal tersebut bukan tanpa alasan dan globalisasi telah menempatkan perusahaan pada posisi yang sangat strategis, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Perusahaan telah berkembang begitu pesat, tidak hanya dalam bentuk perusahaan tunggal, tetapi juga dalam bentuk Multinational Corporation (MNC), bahkan sampai dalam bentuk Transnational Corporation (TNC). Buku ini berfokus pada rekonstruksi model hukum pertanggungjawaban pidana korporasi BUMN dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan yang akan dikaji adalah kendala dalam penegakan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi BUMN dan bagaimana rekonstruksi model hukumnya dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca, atau khususnya mahasiswa hukum. Penjabaran yang mendetail diharapkan juga mampu menjawab persoalan-persoalan yang sering ditemukan terkait tindak pidana korporasi dalam kasus korupsi di Indonesia.\\r\\nBuku hukum ini terdiri dari beberapa pembahasan, diantaranya:\\r\\nKorporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi\\r\\nFaktor Kendala Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia\\r\\nFaktor Struktur Hukum\\r\\nFaktor isi Hukum( Legal Substance)\\r\\nFaktor Budaya Hukum (Legal Culture)\\r\\nRekonstruksi Model Hukum Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia\\r\\nDAFTAR ISI\\r\\nKATA PENGANTAR Prof. HIKMAHANTO JUWANA, SH., LL.M., Ph.D\\r\\nKATA PENGANTAR Prof. Dr. O.C. KALIGIS, S.H., M.H. vii\\r\\nBUMN SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Prof. Dr. SUPARJI, SH., MH. ix\\r\\nA. Pendahuluan ix\\r\\nB. Pertanggungjawaban Hukum xi\\r\\nC. Implikasi PERMA Nomor 13 Tahun 2016 terhadap BUMN xx\\r\\nKATA PENGANTAR ANIS RIFAI xxviii\\r\\nKATA PENGANTAR PENERBIT xxx\\r\\nDAFTAR ISI xxxvi\\r\\nDAFTAR TABEL\\r\\nDAFTAR GAMBAR\\r\\nBAB 1 KORPORASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI\\r\\nBAB 2 FAKTOR KENDALA PENEGAKAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA 36\\r\\nA. Faktor Struktur Hukum (Legal Structure) 36\\r\\n\\r\\n1. Masih Adanya Perbedaan Pendapat Antara Aparat Penegak Hukum Satu Dengan Aparat Penegak Hukum yang Lain Terkait Dengan Pemidanaan Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 36\\r\\n2. Perbedaan Argumentasi Alat Bukti di Persidangan yang Seringkali Menjadi Hambatan 43\\r\\n3. Aparat Penegak Hukum Masih Mengedepankan Retributive Justice dan Masih Mengedepankan Sanksi Pidana Sebagai Primum Remedium dalam Pemidanaan Terhadap Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Tindak Pidana Korupsi 50\\r\\n4. Aparat Penegak Hukum Belum Menjadikan Prinsip Bussiness Judgement Rule, Fiduciary Duty dan Good Corporate Governance Sebagai Parameter Dalam Pemidanaan Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)\\r\\n B. Faktor Isi Hukum (Legal Subtance) 58\\r\\n5. Peraturan Perundang-undangan Belum Bisa Sepenuhnya Mengakomodir/Belum Diaturnya Hukum Acara Terkait Dengan Pemidanaan Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Undang-Undang 58\\r\\n6. Belum Adanya Aturan yang Jelas Terkait dengan Pembayaran Denda Dari Uang Negara Kepada Negara 61\\r\\n7. Penerapan Prinsip Business Judgement Rule yang Melindungi Direksi Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Kepentingan Perseroan Meskipun Keputusan Itu Berakibat Timbulnya Kerugian Pada Perseroan, Hanya Terdapat Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas 63\\r\\n8. Belum Adanya Harmonisasi Undang-Undang Mengenai Definisi Keuangan Negara 65\\r\\n9. Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Belum Diatur Secara Jelas Dalam Peraturan Perundang-Undangan 84\\r\\n10. Konsep Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Mengurangi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Belum Diatur dalam Peraturan Perundang-undangan 86\\r\\n11. Penjatuhan Hukuman Minimal dan Hukuman Maksimal Terhadap Korporasi Tidak Ada Rasionalisasi dan Parameter Dalam Menentukan Jumlah Denda dan Lamanya Hukuman 88\\r\\n12. Belum Ditentukan Secara Tegas Mengenai Pembagian Beban Pertanggungjawaban Antara Korporasi Dan Pengurus Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi 91\\r\\n C. Faktor Budaya Hukum (Legal Culture)\\r\\n13. Pemidanaan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Akan Mempengaruhi Keputusan Mitra Bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Hal Kerja Sama Bisnis 94\\r\\n14. Pemidanaan Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mempengaruhi Naik Turunnya Harga Saham Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Berdampak Pada Keuntungan (Deviden) Pemerintah Selaku Pemegang Saham Itu Sendiri 97\\r\\n15. Faktor Politik (Political Will) Dari Penegak Hukum (Hukum Merupakan Produk Politik) 100\\r\\n16. Citra Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Terhadap Masyarakat/Tergerusnya Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah, Khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 101\\r\\n17. Pemidanaan Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi Menandakan Tata Kelola dari Perusahaan Tersebut Belum Berjalan Dengan Baik (Good Corporate Governance) dan Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) 103\\r\\n BAB 3 REKONSTRUKSI MODEL PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA\\r\\n A. Struktur Hukum (Legal Structure) 110\\r\\n18. Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero dalam Hukum Pembuktian Indonesia 110\\r\\n19. Konsep Pemberian Sanksi Terhadap Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi 121\\r\\n B. Isi Hukum (Legal Subtance) 130\\r\\n20. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi 130\\r\\n21. Penentuan Pelaku Tindak Pidana Korupsi 139\\r\\n C. Budaya Hukum (Legal Culture) 153\\r\\n22. Pelaksanaan Business Judgement Rule, Fiduciary Duty dan Good Corporate Governance dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 153\\r\\n23. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme 163\\r\\n24. Pendekatan Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara 173\\r\\n25. Penerapan Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi 184\\r\\n26. Kondisi Kekinian (Existing Condition) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 192\\r\\n27. Rekonstruksi Model Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Masa Depan 207\\r\\n BAB 4 PENUTUP 258\\r\\n DAFTAR PUSTAKA 263\\r\\n DAFTAR RIWAYAT HIDUP 284

---

Availability

Detail Information

Series Title

-

Call Number

345.02323 RIF t

Publisher

: Deepublish., 2023

Collation

xxxvi, 284 hlm : 15.5×23 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

9786230274022

Classification

345.02323

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Pidana
korupsi

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment