Dwisiti Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Visitor
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Kebijakan Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah di Masyarakat Melalui Mediasi
Bookmark Share

Text

Kebijakan Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah di Masyarakat Melalui Mediasi

Arya Rizky Hutama - Personal Name;

Buku Kebijakan Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah di Masyarakat Melalui Mediasi Hukum tanah merupakan satu bidang hukum yang mandiri sebagai cabang hukum mempunyai tempat sendiri dalam tata hukum nasional. Hakikatnya semua ketentuan secara hukum terkait hak guna tanah sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkret baik secara tertulis maupun tidak, dilihat dari sudut pandang hukum publik dan perdata, yang dapat ditata dan didalami secara terstruktur untuk menjadikannya satu kesatuan dalam sebuah sistem. Sengketa atau konflik pertanahan yang semakin semarak dan kompleks belakangan ini terlihat sangat jelas lebih banyak konflik dan sengketa vertikal antara masyarakat dengan pihak yang berwenang seperti pemerintah. Secara sepintas, yang terlihat konflik horizontal antara masyarakat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan pengusaha atau investor. Namun, dibalik itu sebenarnya rakyat sedang berhadapan dengan negara karena ia lebih berpihak pada para pengusaha maupun investor. Dalam bidang hukum, sengketa adalah perselisihan berkaitan dengan sesuatu yang khusus antara dua orang atau lebih. Hal ini disebabkan adanya perbedaan atau selisih kognisi dan pandangan antara keduanya, yang berimplikasi hukum bagi kedua belah pihak. Sengketa administratif, sengketa pidana (kepemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, penggunaan, penguasaan), sengketa perdata, dan sengketa hak ulayat adalah termasuk sengketa tanah. Buku ini memaparkan lebih lanjut terkait cara menyelesaikan sengketa tanah dan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan hal itu. Buku Hukum berjudul Buku Kebijakan Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah di Masyarakat Melalui Mediasi terdiri dari beberapa pembahasan, diantaranya:\\\\\\\\r\\\\\\\\nPertanahan Dilihat Dari Mata Hukum Indonesia\\\\\\\\r\\\\\\\\nPersengketaan Dan Konflik Pertanahan\\\\\\\\r\\\\\\\\nTeori Konflik Dan Teori Kewenangan\\\\\\\\r\\\\\\\\nAlternatif Penanganan Sengketa Di Luar Pengadilan (Nonlitigasi)\\\\\\\\r\\\\\\\\nPolitik Hukum Pertanahan Dan Pengaturan Tanah Dalam Undang- Undang Pokok Agraria\\\\\\\\r\\\\\\\\nHak-Hak Atas Tanah Di Indonesia\\\\\\\\r\\\\\\\\nKebijakan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Tanah Di Masyarakat Melalui Mediasi\\\\\\\\r\\\\\\\\nDaftar Isi\\\\\\\\r\\\\\\\\nPRAKATA vi\\\\\\\\r\\\\\\\\nDAFTAR ISI ix\\\\\\\\r\\\\\\\\nBAB I PERTANAHAN DILIHAT DARI MATA HUKUM INDONESIA 1\\\\\\\\r\\\\\\\\nBAB II PERSENGKETAAN PERTANAHAN DAN KONFLIK 7\\\\\\\\r\\\\\\\\nA. Sengketa Tanah 12\\\\\\\\r\\\\\\\\nB. Konflik Tanah 15\\\\\\\\r\\\\\\\\nBAB III TEORI KONFLIK DAN TEORI KEWENANGAN 15\\\\\\\\r\\\\\\\\nA. Pengertian dan Teori Konflik 19\\\\\\\\r\\\\\\\\nB. Teori Kewenangan 25\\\\\\\\r\\\\\\\\nBAB IV ALTERNATIF PENANGANAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN (NONLITIGASI) 25\\\\\\\\r\\\\\\\\nA. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Konflik Internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional 29\\\\\\\\r\\\\\\\\nB. Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan melalui Mediasi (Alternative Dispute Resolution) 38\\\\\\\\r\\\\\\\\nBAB V POLITIK HUKUM PERTANAHAN DAN PENGATURAN TANAH DALAM UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA 45\\\\\\\\r\\\\\\\\nA. Politik Hukum Pertanahan 45\\\\\\\\r\\\\\\\\nB. Pengaturan Tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 54\\\\\\\\r\\\\\\\\nBAB VI HAK-HAK ATAS TANAH DI INDONESIA 60\\\\\\\\r\\\\\\\\nA. Hak Milik 68\\\\\\\\r\\\\\\\\nB. Hak Guna Usaha 73\\\\\\\\r\\\\\\\\nC. Hak Ulayat 77\\\\\\\\r\\\\\\\\nD. Hak Guna Bangunan 85\\\\\\\\r\\\\\\\\nE. Hak Pakai 89\\\\\\\\r\\\\\\\\nF. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan 93\\\\\\\\r\\\\\\\\nG. Hak Sewa 93\\\\\\\\r\\\\\\\\nH. Hak Guna Ruang Angkasa 95\\\\\\\\r\\\\\\\\nI. Hak Guna Air, Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan 95\\\\\\\\r\\\\\\\\nJ. Hak-Hak Tanah untuk Keperluan Suci dan Sosial 96\\\\\\\\r\\\\\\\\nK. Hak Pengelolaan 96\\\\\\\\r\\\\\\\\nBAB VII KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK TANAH DI MASYARAKAT MELALUI MEDIASI 99\\\\\\\\r\\\\\\\\nDAFTAR PUSTAKA 111\\\\\\\\r\\\\\\\\nRIWAYAT HIDUP 120


Availability
#
My Library 006.3 VAR k
D26090063S
Currently On Loan (Due on 2026-10-01)
#
My Library 006.3 VAR k
D26090064S
Currently On Loan (Due on 2026-10-01)
Detail Information
Series Title
-
Call Number
346.043 HUT k
Publisher
Yogyakarta : Deepublish., 2024
Collation
x, 120 hlm : 15.5×23 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
9786230293917
Classification
346.043
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Hukum pertanahan
Sengketa
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
-
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments

You must be logged in to post a comment

Dwisiti Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?